AKBP Mirza Maulana Selaku Kasatreskim Polrestabes Angkat Bicara Terkait LPB/690/VI/2016/

Surabaya,warnakotanews.com
Dengan adanya pemberitaan di beberapa media onlen , terkait aset Yayasan Darul Hikmah yang 7 tahun mandeg itu tidak benar .

AKBP Mirza Maulana Selaku Kasatreskim Polrestabes Surabaya angkat bicara,
Berita itu tidak benar kita bekerja sesuai SOP Perkap Kapolri
Kami selalu serius dalam penanganan kasus tanah wakaf aset Yayasan Darul Hikmah di jalan Kebonsari Tengah no 64 – 66 Kecamatan Jambangan Surabaya.

Yang ditangani Penyidik Unit II Harda bukti lapor Nomor: LPB/690/VI/2016/UM Jatim tertangal 2016 silam .
Kasus ini Sudah SP3 tgl. 20 september 2022, dengan alasan demi hukum karena Tersangka meninggal dunia. ujar Mirza melalui whats Ap.

Sementara kuasa hukum I Komang Aries Dharmawan SH,MH saat dikonfirmasi mengatakan Untuk perkara pasal 310 KUHP .. Tersangka bernama ahmad tarikh meninggal. Tetapi untuk perkara pasal 263 KUHP M . Nasir dan legowo. Masih hidup Sebagaimana surat pemasangan plang kemaren .
Bagaima 2 orang itu statusnya sampai sejarang belum tersangka ?????.

Justru Yang ahmad farikh tersangka pasal 310 yg meninggal itu malah sebagai saksi pada saat tanah tsb di wakafkan… Dan tercantum nama tsb di APAIW( akta pengganti akta ikrar wakaf).
Untuk perkara yang pasal 310 KUHP .. kami selaku kuasa hukum tidak di beritahu kalau ahmad farik jadi tersangka.. Dan pada saat meninggal pun… Kami tidak di beri Sp3 nya. Untuk Yang sekarang saya tuntut pasal 263 nya kenapa di biarkan mangkrak.. Ga ada kejelasan…ujar Komang pada wartawan.

kasus bermula ketika kliennya, Syamsu Dukhah merasa kaget lantaran tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya tiba-tiba beralih menjadi aset Yayasan Darul Hikmah berdasarkan SHGB No.304/ HGB/BPN.35.78/2015.

“Tanah wakaf tidak bisa dialihkan, dan ini jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 40 huruf G. Itupun juga ada ancaman pidananya yang diatur didalam Pasal 67 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3),” .

Ketua Yayasan Darul Hikmah Surabaya dkk. Mereka dilaporkan atas dugaan pemalsuan surat terkait terbitnya SHGB No.304/ HGB/BPN.35.78/2015 sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 KUHP.

“Juga dilaporkan pasal 310 tentang penghinaan yang terjadi saat pihak kecamatan melalukan mediasi antara pelapor dengan terlapor, yang sebelumnya pihak terlapor akan memasang plang pengumuman jika tanah itu milik Yayasan Darul Hikmah tapi digagalkan oleh pelapor,” Rhy

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *