Kata Ahli Gugatan Harijana Tetap Mengacu Pasal 82 ayat 5 UU,

 

Surabaya,Warnakotanews.com
Ditanya apakah Notaris ikut dilibatkan sebagai salah pihak, jika ada suatu gugatan dari pemegang saham sebuah Perseroan Terbatas meminta pembatalan atas akta keputusan rapat yang dibuat oleh RUPS dan akta tersebut dibuat oleh notaris. Ahli menjawab dilihat dulu apakah RUPS nya tersebut sah atau tidak diselenggarakan.

Ditanya oleh Kuasa Hukum Harijana, apa boleh ahli waris pemegang saham yang namanya tercantum memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk memohon ke pengadilan untuk dikeluarkan izin penetapan penyelenggaraan RUPS-LB untuk mengangkat susunan pengurus yang baru,?

Dr. Cati menjawab Alhamdulillah misalnya ada bagian dari pemegang saham yang masih peduli untuk melengkapi organ Perseroan Terbatas, karena setelah pemegang saham meninggal dunia seharusnya kursi direksi jangan dibiarkan kosong.

“Pasal 107, jika jabatan direksi kosong, maka dalam waktu beberapa hari harus segera diganti. Juga ada ketentuan ketika masih kosong, komisaris bisa menggantikan peran direksi lebih dahulu sampai sampai terisi posisi yang baru. Kalau komisaris tidak melakukan apa-apa berarti dia tidak peduli dengan kondisi perseroan, sementara ada pemegang yang saham lain yang ber itikad baik mengisi kekosongan. Dengan kuasa dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan,” jawabnya.

Ahli juga berpendapat bahwa pengajuan permohonan penetapan izin penyelenggaraan RUPS-LB tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang lain.

“Jika penetapan tersebut kemudian dipergunakan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa dan materi rapat RUPS luar biasa tersebut sudah sesuai dengan Amar penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri, serta para pemegang saham diundang secara patut menurut peraturan perundang-undangan dan undangan itu telah diterima oleh pemegang saham, maka RUPS-LB yang bersumber dari Penetapan tersebut adalah sah,” pendapatnya.

Pasal 82 ayat 5 UU, selama para pihak yang menghadiri RUPS-LB tersebut sesudah sesuai dengan Quorum maka keputusan yang dihasilkan juga sah.

Ahli juga berpendapat, tidak apa-apa dua nama dalam sebuah Perseroan, sepanjang dua nama tersebut dalam praktek kesehariannya dan dalam operasional perusahaan diketahui oleh pemegang saham minoritas 10 persen sekaligus sebagai komisaris yang telah berakhir masa jabatannya.

“Karena direksi dan komisaris menganggap dua nama itu sebagai satu nama. Yang terdaftar di SK Kemenkumham itu nama subjek hukum,” pendapat ahli.

Dalam persidangan, ahli juga berpendapat tentang konsekwensi bagi seorang pemegang saham yang tidak hadir pada saat RUPS LP tanpa didukung keterangan yang pasti tentang alasan ketidak hadirannya.

“Ketika salah satu pemegang saham sudah di undang secara patut dalam RUPS-LB dan dia tidak hadir tanpa didukung keterangan yang pasti tentang alasan ketidak hadirannya, maka konsekuensinya dia harus patuh pada keputusan RUPS-LB,” pendapat ahli.

Di persidangan, ahli berpendapat sebaiknya menunggu sampai sengketa gugatannya selesai, saat menjawab pertanyaan jika ada kasus pengalihan saham mayoritas, sementara disisi lain masih ada gugatan di pengadilan dari orang yang mengaku pemilik wasiat.

“Karena khawatirnya nanti ada perubahan terkait identitas dan lain-lain dari pemegang saham,” jelasnya.

Menurut Dr. Cita direksi yang telah selesai masa jabatannya dari sisi hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan. Ahli menjelaskan selain RUPS-LB, jabatan direksi bisa diberhentikan sewaktu-waktu dibandingkan dengan komisaris.

“Mesti ada beberapa urutan yang harus dilalui direksi dan komisaris diberi kesempatan bagi dirinya untuk membela kepentingannya terhadap RUPS-LB yang diselenggarakan,” jelasnya.* Rhy

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *