Sidoarjo – Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono, Selasa Siang (18/10) menemui pengurus Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Cabang Sidoarjo. Dalam pertemuan itu, ketua dan pengurus lainnya mengeluhkan belum pernah menerima bantuan hibah dana operasional dari Pemerintah Daerah.

Padahal organisasi PPAD ini adalah organisasi massa yang mempunyai peran cukup strategis dan bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai ujung tombak dalam sosialisasi memenuhi kepentingan wawasan kebangsaan serta ikut menjaga keamanan dan pertahanan di Kabupaten Sidoarjo.

Heru Purnomo, Ketua PPAD Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa anggaran operasional yang dibutuhan itu untuk menunjang kegiatan organisasi, diantaranya kegiatan administrasi, keseregaman, dan kegiatan produktif untuk anggota. Saat ini sudah dalam konsep yang pernah diajukan ke Pemerintah Kabupaten dan hingga saat ini masih belum ada tanggapan positif. Organisasi inipun sebenarnya bisa memanfaatkan lahan produktif yang saat ini tidak diproduktifkan terutama untuk ketahanan pangan yang berhubungan dengan peternakan, pertanian dan budidaya perikanan.

Dikatakan Heru, sebagaimana arahan ketua umum PPAD, kita harus memperhatikan kondisi ekonomi daripada anggota, karena anggota anggota kami berpenghasilan yang sangat terbatas dan cenderung tidak cukup untuk kehidupan sehari hari, sehingga mereka bisa didorong untuk melakukan usaha dagang maupun security.

Sementara itu, pemilik sapaan akrab BHS mengatakan, organisasi PPAD ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama di Sidoarjo dan sampai dengan saat ini PPAD sebagai organisasi massa belum pernah mendapatkan bantuan hibah anggaran untuk operasional. Padahal PPAD sudah mengajukan anggaran ini yang ke-3 kalinya dalam tempo 3 tahun yang lalu, tetapi sampai dengan saat ini belum adanya realisasi positif dari Pemerintah Kabupaten.

“Sedangkan jumlah yang diajukan hanya sekitar 25 juta rupiah yang bisa dimanfaatkan untuk operasional dari organisasi ini yang mewadahi pensiunan Angkatan Darat dengan jumlah ribuan anggota yang ada di Sidoarjo.”Ucap BHS.

Sehingga, lanjut BHS, diharapkan purnawirawan atau pensiunan Angkatan Darat ini bisa diwadahi oleh organisasi dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di wilayah Sidoarjo serta dimafaatkan juga untuk kepentingan memberikan pengetahuan atau wawasan kebangsaan kepada generasi muda serta masyarakat Sidoarjo.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini menambahkan, sudah seharusnya pemerintah kabupaten bisa memanfaatkan anggota anggota PPAD dan melakukan pendekatan, karena organisasi ini sangat potensial untuk wilayah Sidoarjo. Dan diharapkan Pemerintah Kabupaten bisa menyetujui pengajuan daripada anggaran hibah sesuai pengajuan mereka dan anggota PPAD ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan di pendidikan sekolah dasar, menengah dan atas serta perguruan tinggi.

Diharapkan juga Pemerintah Kabupaten di tahun 2023 dapat memperhatikan pengajuan PPAD untuk diberikan hibah dengan harapan Bupati Sidoarjo bersama DPRD bisa terketuk hatinya untuk menganggarkan pengajuan mereka yang nilainya hanya 25 juta rupiah dibanding dengan dana APBD yang saat ini banyak tersisa SILPA-nya.

“Dan padasaat ini saya memberikan anggaran dana sejumlah pengajuan yang diajukan oleh PPAD dengan dana pribadi saya untuk membantu operasional PPAD yang belum disetujui pengajuannya oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. “Tutup BHS

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *