Pada Saat Sidang PS Ditemukan , Dugaan PT. Citraland Jual Rumah Sengketa Tanpa Lelang

 

Surabaya, /Warnakotanews.com
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, melaksanakan pemeriksaan setempat ( descrnte ) pada obyek sengketa di Bukit telaga Golf TA 6 nomor 27 Newton hill – Citraland Surabaya.

Pemeriksaan Setempat dilakukan Atas perkara gugatan nomer 747/ Pdt.G/2021/PN.Sby.
Majelis hkim yang terdiri dari Hakim Ketua Majelis Muhammad Basir SH MH dan Hakim Anggota I Dewa Gede Suardita SH MH dan panitra Mateus Dwi Sutanto SH

Menurut hakim Basir,” Pada saat membuka sidang PS menyampaikan bahwa kehadiran kami melakukan sidang PS ini berdasarkan gugatan sesuai obyek yang di sengketakan dimana letak batas batas dan apakah benar obyek yng disengketakan , namun ketika hakim ingin masuk sangat disayangkn lantaran rumah yang obyek sengketa sudah berpindah tangan alias telah di jual oleh pihak Citraland selaku Tergugat / Pemohon Eksekusi Pengosongan yang dalam Putusan Nomor 987/ Pdt. G/ 2014 / PN Sby.

Sebagai dasar Di laksanakan Eksekusi Pengosongan adalah bahwa eksekusi pengosongan di tolak dan tidak di kabulkan. Dan putusan Nomor 987 /Pdt.G / 2014 / PN . Sby adalah cacat hukum terjadi banyak kesalahan dalam amar putusannya

Tak hanya itu tergugat Suhartati yang Sangat geram melihat perilaku tergugat lantaran rumah sengketa itu masih dalam status sengketa dan kepemilikannya masih jelas dalam surat AJB yang sah adalah milik Jeki Messakh dan Ir. Suhartati dan tidak pernah di perjual belikan maupun adanya pemindahan hak, selain itu mempunyao kuitansi yang sah pembayaran pelunasan rumah dan lahan yang saat ini di persengketakan dalam
Perkara nomor 747/ Pdt. G / 2021 yang di adakan sidang PS pada tanggal 23 Mei 2022.

Dengan telah di jual lahan dan rumah tersebut di pertanyakan dasarnya apa rumah tersebut dipindah alihkan , hasil lelang pun di tanyakn baik oleh hkim dan Suhartati, hakim berkali- kali menegaskan dan bertanya apakah jual beli ini melalui lelang atau tidak dan di jawab oleh Pako karyawan legal Citraland “ tidak melalui pelelangan”.

Menurut kuasa hukum citraland Pako, hanya bisa menjawab bahwa Rumah ini dialihkan ke orang lain dasarnya hanya putusan pengadilan yang sudah inkra dan sudah di eksekusi oleh pihak pengadilan Negeri Surabaya,

Terkait nama pembeli dan lelang kuasa hukum citraland yang tahu, Dia tidak mengetahui siapa pembeli dan berdasarkan apa di adakan jual beli, dan hanya menjawab bagian dari marketing Yang tahu dan akan saya lihat dulu nanti , saya berikan pada saat pembuktian , ujar kuas hukum citraland.

Sementara menurut Suharti, dimana dari awal datang ke TKP melihat rumahnya dan bangunannya sudah berubah dari penampakan sebelumnya sedangkan menurut suhartati selanjutnya,rumah masih di sengketakan, Kok berani dialihkan dan di perjual belikan kepada pihak ke tiga, ini jelas adanya perbuatan melawan hukum, mengambil alih dan menjual untuk mengambil ke untungan sendiri dan penjualan yang di lakukan kelebihannya tidak di berikan kepada Penggugat setelah di potong hutang sesuai aturan dan undang- undang mengenai wanprestasi dan atau hutang piutang.

Saya datang kesini untuk sidang PS obyek sengketa yang saya persengketakan di Pengadilan Negeri Surabaya,yaitu pengambilalihan dan penguasaan rumah tidak berdasarkan amar putusan dan penyelenggaraan eksekusi yang cacat hukum yang pada saat itu saya tidak ada ditempat,karena saya menghadiri panggilan Mahkamah Agung.
Ada perubahan, rumah yang saya lihat secara fisik sudah berubah,katanya ada pengalihan tetapi justru yang aneh pihak tergugat tidak tahu pengalihannya kepada siapa jual beli akte nya tidak ditunjukkan semua nya tidak ada. Pada saat rumah ini ditulis bahwa ini milik ciputa atas penetapan eksekusi No 77 tahun 2019 Pengadilan Negeri Surabaya yang JO 298 dan JO 202.Saya akan tetap mencari keadilan,karena ini masih rumah saya hak saya dan saya masih pegang AJB yang sah,dan kuitansi pelunasan pembelian lahan dan rumah dari Perum Perumnas dan PT Bumi indah Permai Terang selaku Penjual masih pegang, ujar Suhartati pada wartawan.

Sementara menurut Misgiono selaku lurah Njeruk mengatakan ,” saya diundang sebagai saksi karena sidang Peninjauan setempat terkait obyek sengketa, terkait dokumen surat tanah tersebut , entah sertifikat atau petik kami kurang tahu, jika itu dokumennya sertifikat bukan kewenangan kami tetapi kewenangan BPN, ” ujar Misgiono .

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *