Surabaya ,Warnakotanews.com
Gugatan Praperadilan yang dimohonkan Andrianto, SE.M.Ak melalui kuasa hukumnya, ditunda hakim pemeriksa dan pemutus perkara hingga 14 hari.

Dengan adanya penundaan persidangan hingga Senin (9/5/2022) tersebut, Masbuhin, SH., MHum menangkap sinyalemen tidak baik yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Dimuka persidangan, hakim Sutarno, hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang ditunjuk sebagai hakim pemeriksa dan pemutus perkara praperadilan menyampaikan bahwa persidangan tidak bisa dilanjutkan karena ketidak hadiran Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya atau pihak yang diberi kuasa untuk mendampingi, sebagai termohon praperadilan.

“Persidangan ini tidak bisa kita lanjutkan karena tidak hadirnya termohon praperadilan atau pihak yang diberi kuasa untuk mendampingi,” ujar hakim Sutarno, Senin (25/4/2022).

Untuk itu, lanjut Sutarno, persidangan akan dilanjutkan kembali pada hari yang sama, yaitu Senin tanggal 9 Mei 2022.

Mengetahui bahwa persidangan ditunda hingga 14 hari kedepan, Masbuhin SH., M.H salah satu kuasa pemohon praperadilan meminta kepada hakim pemeriksa, supaya persidangan dapat dilaksanakan keesokan harinya, Selasa (26/4/2022).

Lebih lanjut Masbuhin berargumen, bahwa posisi Andrianto sebagai pemohon praperadilan, saat ini berada didalam tahanan dan tentu sangat menanti adanya kepastian hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang dipersangkakan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya.

Dalam persidangan, sangat menyayangkan ketidak hadiran Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya maupun kuasa hukumnya. “Sebagai penyelenggara negara, Kajari Surabaya maupun kuasa hukumnya, haruslah menghormati due process of law,” kata Masbuhin dimuka persidangan.

“Yang terjadi saat ini adalah, termohon tidak menghormati sama sekali proses-proses yang berjalan didalam due process of law dipengadilan ini,” tegas Masbuhin.

Buktinya adalah, lrelas panggilan yang sudah dikirim juru sita PN Surabaya kepada termohon yaitu Kajari Surabaya, tanpa ada surat pemberitahuan resmi kepada pengadilan, apakah termohon akan menghadiri persidangan atau tidak. Dan ternyata, surat pemberitahuan kepada hakim pemeriksa perkara ini tidak ada.

Pihak termohon sebenarnya sadar, sambung Masbuhin, ada hak-hak pemohon yang sudah mereka lakukan dengan adanya upaya paksa dalam bentuk penahanan.

“Jika pihak termohon hadir hari ini, maka persidangan praperadilan ini dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan cuti bersama tanggal 29 April 2022,” kata Masbuhin.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sambung Masbuhin, pelaksanaan persidangan praperadilan, harus selesai dalam waktu tujuh hari. Pihak termohon pastinya menyadari hal tersebut.

Melihat ketidak hadiran pihak termohon ini, Masbuhin menduga, ada upaya-upaya untuk menghambat setiap proses hukum yang sedang berjalan.

Masbuhin pun khawatir, disaat persidangan praperadilan ini ditunda selama 14 hari, hingga tanggal 9 Mei 2022, akan ada rencana untuk melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjadikan Andrianto sebagai tersangka ke pengadilan.

“Cara-cara yang tidak benar seperti ini, sudah menjadi rahasia umum supaya praperadilan ini tidak usah digelar,” ujarnya.

Mengapa hal itu dimungkinkan terjadi? Masbuhin pun menjabarkan, antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih dalam naungan yang sama, yaitu Kejari Surabaya.

Jika cara-cara seperti itu dilakukan penyidik maupun JPU, yakni secara tiba-tiba melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, secara tegas Masbuhin mengatakan, tim kuasa hukum pemohon praperadilan akan menyiapkan surat laporan yang nantinya akan ditujukan kepada Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dialami Andrianto.

Masbuhin juga memastikan bahwa perkara yang saat ini ia tangani ini, akan bergerak linier, baik ke PN Surabaya maupun ke Kejagung RI.

Sementara Kasi Intel Kejari Surabaya Saat Dikonfirmasi awak media mengatakan ,”Tanggapan tim penyidik KN Surabya terkait ketidak hadiran sidang praperadilan pada hari ini senin 25 April 2022:
1. bahwa termohon pra peradilan yang juga penyidik tindak pidana khusus kejaksaan negeri surabaya, saat ini sedang difokuskan untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan terkait penyidikan tindak pidana korupsi, yang sedang ditangani oleh kejaksaan agung RI.

2. bahwa termohon pra peradilan akan mengahadiri sidang pra peradilan pada persidangan berikutnya.” Tutur Kasi Intel

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, seorang staf operasional kredit PT. Bank Pembangunan Jatim Tbk DR. Soetomo, mengajukan permohonan praperadilan.

Gugatan praperadilan yang dimohonkan Andrianto melalui kuasa hukumnya di PN Surabaya ini, karena Andrianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Dalam register perkara Nomor : 12/Pid.Pra/2022/PN.Sby, tanggal 14 April 2022, Andrianto, SE.M.Ak sebagai pemohon praperadilan, diwakili tim penasehat hukumnya, mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua PN Surabaya. Dalam permohonan gugatan praperadilan itu, Kajari Surabaya sebagai termohon praperadilan.

Masbuhin, SH., M.Hum., salah satu penasehat hukum Andrianto, menjelaskan beberapa alasan, mengapa pegawai tetap pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk cabang DR. Soetomo Surabaya ini mengajukan gugatan praperadilan di PN Surabaya.

Sebelum menjelaskan alasan mengapa Andrianto mengajukan gugatan praperadilan, Masbuhin menjelaskan, bahwa pemohon adalah pegawai tetap pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk cabang DR. Soetomo Surabaya dengan jabatan sebagai Staf Operasional Kredit Cabang DR. Soetomo Surabaya.

Jabatan staf operasional kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk cabang DR. Soetomo Surabaya itu berdasarkan surat Pengangkatan Pegawai Tetap Nomor : 050/152/KEP/DIR/SDM tanggal 03 September 2012.

Lebih lanjut Masbuhin mengatakan, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang DR. Soetomo Surabaya, secara tiba-tiba, Andrianto, SE.M.Ak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk cabang DR. Soetomo Surabaya kepada UD. Mentari Jaya.

“Bukan hanya penetapan tersangka yang begitu tiba-tiba, pemohon praperadilan ini juga tiba-tiba ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sejak tanggal 04 April 2022,” ungkap Masbuhin, Sabtu (23/4/2022).

Penetapan tersangka Andrianto tersebut, lanjut Masbuhin, tidak sah, karena Andrianto hanya seorang staf bagian dokumen kredit dan pemasaran, bukan analis atau penyelia kredit.

“Andrianto (juga) tidak pernah menandatangani akad kredit maupun pencairan kredit, karena dua hal tersebut bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Andrianto,” jelas Masbuhin.

Terkait penanda tanganan akad kredit maupun pencairan kredit, sambung Masbuhin, adalah tugas dan tanggung jawab Kepala Penyelia Kredit yang bernama Imam Pebriadi dan Kepala cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang bernama Didik Supriyanto.

“Kalau Andrianto hanya seorang staf bagian dokumen kredit dan pemasaran, bukan analis atau penyelia kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan tidak punya otoritas untuk tanda tangan kredit serta pencairan kredit, bagaimana bisa dituduh telah melakukan penyalahgunaan wewenang?,” tanya Masbuhin.

Masih menurut Masbuhin, bagaimana dengan tanggung jawab Kepala Penyelia Kredit yang bernama Imam Pebriadi dan Kepala cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang bernama Didik Supriyanto?

Dalam kajian hukumnya, Masbuhin menjabarkan, dua oran pimpinan Andrianto itulah yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, bukan Andrianto.

“Jelas-jelas bahwa masalah penanda tanganan kredit dan urusan pencairan kredit, sudah menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Imam Pebriadi sebagai Kepala Penyelia Kredit dan Didik Supriyanto sebagai Kepala cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,” kata Masbuhin.

Anehnya, lanjut Masbuhin, dua pimpinan Andrianto tersebut, hingga saat ini malah melenggang bebas.

Masbuhin juga mengatakan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya hanya main potong pegawai rendah.

“Cara-cara penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang mengorbankan orang kecil seperti ini sangat tidak benar,” tandasnya.

Yang membuat penanganan perkara korupsi ini janggal dan ada dugaan rekayasa, menurut Masbuhin adalah terkait bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014.

“Untuk penetapan tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, seharusnya penyidik Kejari Surabaya menetapkan Imam Pebriadi dan Didik Supriyanto sebagai tersangkanya, karena dua orang ini adalah pimpinan Andrianto, yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam hal penanda tanganan dan pencairan kredit,” ujar Masbuhin.

Masbuhin juga menjabarkan, jika berbicara tentang penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada kerugian negara, Imam Pebriadi dan Didik Supriyanto adalah pejabat yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan penyidik.

“Kerugian negara yang mana? Berapa jumlah kerugian negaranya? Mana hasil auditnya? Jika bicara masalah kerugian negara, haruslah ada hasil auditnya, karena pasal pasal yang menyangkut kerugian negara aitu mewajibkan adanya hasil audit, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012,” kata Masbuhin.

Masbuhin kembali mengatakan, fakta hukumnya, Andrianto juga belum pernah dimintai keterangan dalam proses penyidikan.

Andrianto, lanjut Masbuhin, Selasa (22/6/2021)malah langsung dijemput paksa dan dibawa petugas yang mengaku sebagai penyidik dengan naik mobil milik petugas dan dibawa ke kantor Kejari Surabaya untuk menjalani pemeriksaan, dilanjutkan terakhir, Senin (4/4/2022).

Senin (4/4/2022) inilah dimulainya keanehan dan ketidak adilan dirasakan Andrianto. Orang yang baru saja menjalani proses penyelidikan dan baru saja selesai menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi, langsung di sodori Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-03/ M.5. 10/Fd.1/04/ 2022, tanggal 04 April 2022.

Adanya surat perintah penahanan tersebut, lanjut Masbuhin, tentu saja mendapat perlawanan Andrianto, karena perkara dugaan
penyimpangan pemberian kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk cabang DR. Soetomo Surabaya kepada UD. Mentari Jaya tersebut masih ditingkat penyelidikan.*Rhy

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *