Surabaya, warnakotanews.com
Momentum Hari Pers Nasional 2026 di Jawa Timur berdiri di atas landasan hukum yang semakin kokoh.
Berdasarkan data sengketa pers nasional, Jawa Timur seringkali menjadi wilayah dengan dinamika pemberitaan hukum tertinggi.
Di sinilah peran pers sebagai watchdog menjadi krusial.
Sinergi dan Perlindungan Konstitusional
Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan penyelesaian melalui Dewan Pers sebelum masuk ke ranah pidana adalah “kemenangan konstitusional”. Di Surabaya, implikasinya jelas: tidak boleh ada lagi kriminalisasi terhadap karya jurnalistik yang memenuhi kode etik.
Ini memastikan jurnalis dapat mengawal kasus-kasus besar di Jawa Timur tanpa bayang-bayang Pasal ITE.
Transparansi sebagai Standar
Sebagai praktisi hukum di Surabaya, kami memandang pers bukan sebagai lawan, melainkan mitra dalam transparansi. Upaya kami memperkuat akses data primer bagi jurnalis adalah bentuk komitmen agar publik mendapatkan informasi hukum yang presisi, bukan sekadar sensasi,
HPN 2026 adalah pengingat: Hukum yang adil membutuhkan pers yang bebas. Tanpa pengawasan media, keadilan di Jawa Timur akan kehilangan kompasnya. Selamat Hari Pers Nasional.* Rhy
