Surabaya,warnakotanews.com
Hari pertama masuk sekolah, Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) gruduk alias diunjuk rasa beberapa kelompok masyarakat.
Selain membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mereka juga membahas dugaan pungli kelengkapan belajar mengajar.
“Masuk sekolah SMA sekarang tidak gratis, harus bayar seragam sekolah, seragam olahraga, sepatu dan atribut lainnya. Totalnya satu siswa Rp6 juta,” jelas Winarto saat berorasi, Senin (17/7/2023).
Padahal, informasi yang telah didapatkan, masuk SMU ada anggaran dari Pemrov Jatim. “Kami dapat informasi dari anggota DPRD Jatim, kalau atribut ataupun seragam sekolah sudah ada anggarannya,” tambah Winarto mewakili Mappekat.
Demi keberlangsungan pendidikan, pihaknya meminta agar Pemprov Jatim terbuka soal anggaran sekolah. “Karena ini demi masa depan bangsa,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Yyk warga Kenjeran salah satu wali murid kecewa karena anaknya tidak masuk sekolah negeri yang diinginkan, SMK di Surabaya, padahal punya prestasi. “Ini soal sistem online, kami tidak tau caranya, terus kami diarahkan zonani tidak diajarkan jalur prestasi. Karena itu anak saya tidak diterima,” ungkapnya, orangtua biasa ingin masuk negeri karena keterbatasan biaya..
Sementara, Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Surabaya dan Sidoarjo Dr Lutfi Isa Anshori MM kepada orator memastikan tidak ada anggaran yang keluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim.
“Maaf yang ini saya luruskan, tidak ada anggaran seragam sekolah dari APBD,” ujar Lutfi Isa Anshori.
Senada, Ahmad Garad yang juga orator heran masih ditemukan pengaduan soal pungutan dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah negeri di Surabaya – Sidoarjo. “Informasi ini simpang siur, anggota dewan bilang ada anggaran sisi lain pihak dinas tidak ada, yang benar mana. Kami selalu masyarakat butuh kepastian, agar tidak tumpang tindih,” katanya.